Ada Tujuh Masalah Pengelolaan Internet di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk pengelolaan Internet (ID-CONFIG) menyebut tujuh masalah terkait tata kelola Internet di tanah air.

"Permasalahan tata kelola Internet Indonesia yaitu netralitas jaringan, privasi, hak cipta, kebijakan konten, kejahatan di dunia maya, kesenjangan digital, dan perlindungan konsumen," kata anggota ID-CONFIG, Wahyudi Djafar, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/3).

Wahyudi mengatakan Forum Tata Kelola Internet (IGF) 2013 yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober mendatang menjadi ruang terbuka untuk membahas permasalahan-permasalahan itu.

"Pertemuan IGF 2013 itu diharapkan akan memberikan solusi-solusi bagi semua pihak, termasuk perluasan akses Internet, penyebaran informasi, dan penguatan pemenuhan hak atas pembangunan sesuai resolusi Komite HAM PBB 2012 tentang promotion, protection, and enjoyment of human rights on the Internet," kata Wahyudi.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indriaswati Dyah Saptaningrum, mengatakan kebijakan dan regulasi terkait Internet di Indonesia belum terintegrasi dan melindungi HAM para pengguna.

"Tanpa ada regulasi tentang data pribadi (pengguna Internet Indonesia) misalnya, para pencuri data dapat melacak data pribadi itu dan menjualnya," kata Indri.

Data pribadi para pengguna Internet di Indonesia, menurut Indri, termasuk identitas diri, foto, video, serta lokasi pengguna.

Indri juga menyayangkan praktik pembatasan dan penyaringan konten yang dinilai sewenang-wenang terhadap situs-situs tertentu dengan dalih mengandung muatan pornografi dan terorisme, serta praktik penyadapan perangkat komunikasi oleh 11 instansi negara.
Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara
Nur Aminudin
STMIK Pringsewu

Read more »

Tata Kelola Internet Indonesia Masih Terabaikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tata kelola Internet Indonesia masih terabaikan terutama dalam hal regulasi pemerintah dan kesadaran pengguna, demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indriaswati Dyah Saptaningrum.

"Masyarakat Indonesia masih sering menganggap Internet hanya sebagai perangkat komunikasi saja padahal dibaliknya terdapat banyak dampak hukum," kata Indri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/3).

Indri mencontohkan kasus Prita Mulyasari dan Musni Umar yang menjadi "korban" regulasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE).

"Belum ada kepastian regulasi untuk melindungi hak asasi pengguna Internet di Indonesia seperti perlindungan terhadap data-data pribadi yang mereka unggah ke dunia maya," kata Indri.

Selain itu, data-data pribadi, baik identitas, foto, maupun lokasi pengguna Internet di Indonesia, lanjut Indri, dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk diperjualbelikan.

"Forum Tata Kelola Internet (IGF) yang akan diselenggarakn di Bali pada Oktober mendatang dapat dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan kebijakan dan regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia," kata Indri.

Indri mengatakan integrasi kebijakan dan regulasi terkait Internet serta sosialisasi kesadaran penggunaan Internet di Indonesia sangat mendesak seiring pertumbuhan pengguna yang cepat.

Sementara, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna Internet di Indonesia mencapai 63 juta pengguna pada 2012 dan akan menjadi 139 juta pengguna pada 2015.
Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara
Nur Aminudin
STMIK Pringsewu

Read more »

Ini Daftar Masalah Pengelolaan Internet di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk pengelolaan Internet (ID-CONFIG) menyebut tujuh masalah terkait tata kelola Internet di tanah air.

"Permasalahan tata kelola Internet Indonesia yaitu netralitas jaringan, privasi, hak cipta, kebijakan konten, kejahatan di dunia maya, kesenjangan digital, dan perlindungan konsumen," kata anggota ID-CONFIG, Wahyudi Djafar, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/3).

Wahyudi mengatakan Forum Tata Kelola Internet (IGF) 2013 yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober mendatang menjadi ruang terbuka untuk membahas permasalahan-permasalahan itu.

"Pertemuan IGF 2013 itu diharapkan akan memberikan solusi-solusi bagi semua pihak, termasuk perluasan akses Internet, penyebaran informasi, dan penguatan pemenuhan hak atas pembangunan sesuai resolusi Komite HAM PBB 2012 tentang promotion, protection, and enjoyment of human rights on the Internet," ujar Wahyudi.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indriaswati Dyah Saptaningrum, mengatakan kebijakan dan regulasi terkait Internet di Indonesia belum terintegrasi dan melindungi HAM para pengguna.

"Tanpa ada regulasi tentang data pribadi (pengguna Internet Indonesia) misalnya, para pencuri data dapat melacak data pribadi itu dan menjualnya," kata Indri.

Data pribadi para pengguna Internet di Indonesia, menurut Indri, termasuk identitas diri, foto, video, serta lokasi pengguna.

Indri juga menyayangkan praktik pembatasan dan penyaringan konten yang dinilai sewenang-wenang terhadap situs-situs tertentu dengan dalih mengandung muatan pornografi dan terorisme, serta praktik penyadapan perangkat komunikasi oleh 11 instansi negara.
Redaktur : Citra Listya Rini
Sumber : Antara

Nur Aminudin
STMIK Pringsewu

Read more »

Alhamdulillah, Ada Masjid Mualaf di Prancis

REPUBLIKA.CO.ID, Sebuah masjid di Prancis dijuluki "Masjid Mualaf" karena banyaknya pemeluk non-Islam yang melantunkan syahadat di masjid tersebut.

Setiap tahun, masjid tersebut dapat mengislamkan sekitar 150 mualaf Perancis. Angka yang sangat besar mengingat Prancis merupakan negara sekuler dan tempat menjamurnya islamofobia.

Masjid Sahaba, demikian nama masjid yang berlokasi di Kota Creteil Perancis tersebut. Namun masjid di pinggiran kota kelas menengah itu lebih sering dikenal dengan "Masjid Muallaf". Bangunan masjid tersebut cukup indah dan besar. Bercat putih, masjid dilengkapi menara dan berhiaskan mozaik rumit nan cantik.

Sejak dibangun tahun 2008, masjid selalu menjadi rumah nyaman bagi segala aktivitas para mualaf negeri pasta tersebut. Saat hari Jumat tiba, jumlah mereka membludak membanjiri masjid. Para muallaf muda mengenakan kopyah dan jubah memenuhi ruang masjid menunaikan shalat Jumat.

Masjid "Muallaf" tersebut menjadi tempat perlindungan bagi para mualaf. Saat memeluk Islam, tentu bukan hal mudah bagi mereka untuk berhubungan sosial seperti semula. Islam merupakan minoritas belum lagi menjamurnya pemahaman Islam yang salah akibat isu terorisme.

Para mualaf akan terasing, terkucil bahkan mungkin terasingk. Disitulah fungsi masjid Sahaba ini. Seperti namanya, Sahaba, yang bermakna sahabat. Masjid tersebut layaknya sahabat bagi para muallaf.

Gencarnya perlawaan Islam pun sedikit terobati dengan "rumah" nyaman tersebut. Muallaf berkumpul, bersilaturahim, menjalankan aktivitas disana. Banyaknya warga negara Eiffel yang memeluk agama Islam pun kemudian dianggap layaknya fenomena sosial.

"Konversi ke Islam telah menjadi fenomena sosial disini," ujar salah seorang pemuda Prancis yang memeluk Islam saat usia 19 tahun, Charlie-Loup dikutip dari New York Times.

Pengurus Isu beragama di Kementerian Dalam Negeri Perancis, Bernard Godard mengatakan, meningkatnya jumlah mualaf di Prancis terjadi secara umum dan mengesankan. Jumlah Mualaf Prancis pun justru terus bertambah pasca insiden bom 9/11 di Amerika.

"Fenomena konversi terjadi secara signifikan dan mengesankan terutama sejak tahun 2000," ujarnya.

Saat ini, jumlah mualaf Prancis mencapai 100 ribu jiwa dari total muslimin 6 juta. Bahkan menurut asosiasi Muslim setempat, jumlah mualaf mencapai 200 ribu orang.

Peningkatan mualaf pun mencapai dua kali lipat tiap tahunnya dalam 25 tahun terakhir. Adapun jumlah total penduduk Prancis sekitar 65 juta jiwa.
Reporter : Afriza Hanifa
Redaktur : Heri Ruslan
Nur Aminudin
STMIK Pringsewu

Read more »

Islamic Book Fair, Ajang Pembuktian Karya Anak Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Islamic Book Fair (IBF) 2013 tidak sekadar acara pameran buku biasa. Acara ini juga menjadi ajang pembuktian diri bagi penulis buku Islami di Indonesia.

"IBF menjadi ajang pembuktian terhadap karya anak bangsa yang makin berkualitas," ujar Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Afrizal Sinaro, yang juga penyelenggara IBF.

Afrizal mengatakan pihaknya juga akan memberikan IBF Award bagi lima karya terbaik penulis Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap karya anak bangsa.

Untuk kategori buku fiksi dewasa, penghargaan diberikan kepada Bambang Pujianto atas bukunya berjudul 'Balada Sepeda Butut'. Untuk kategori buku Islam fiksi dewasa terbaik dimenangkan S Gegge Mappangewa dengan karyanya yang berjudul 'Lontara Rindu'.

Penghargaan atas buku Islam terbaik kategori nonfiksi anak diberikan kepada Muhammad Yasir atas bukunya berjudul 'Jagalah Allah, Allah akan Menjagamu'. Sementara penghargaan buku Islam kategorti nonfiksi terbaik jatuh pada buku yang berjudul 'Ulama dan Kekuasaan' karya Jajat Burhanuddin.

Terakhir, penghargaan buku terjemahan terbaik dimenangkan buku The Historical Jesus yang diterjemahkan oleh Yuliani Liputoh. Pemenang mendapatkan trophy, piagam, dan sejumlah uang tunai dari penyelenggara IBF.
n
Reporter : Halimatus Sa'diyah
Redaktur : Damanhuri Zuhri
Nur Aminudin
STMIK Pringsewu

Read more »

Anas Sebut Ibas, SBY Enggan 'Galau'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak terusik dengan ucapan Anas Urbaningrum soal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Hambalang. Meski pun, SBY tetap mengikuti pernyataan mantan ketua umum Partai Demokrat tersebut terkait putera bungsunya.

"Presiden mengikuti dan ingin juga berbagi kepada publik bahwa presiden tidak terusik sedikit pun," kata Staf khusus presiden, Daniel Sparinga, Jumat (1/3).

Menurutnya, SBY meminta agar semua pihak fokus saja pada fungsi, tugas, dan pekerjaan masing-masing. Menurutnya, jangan sampai segala sesuatu dibawa ke ranah politik. Ia mengatakan perlu dan wajib memelihara situasi agar semua orang bisa menjalankan tugas sehari-hari dengan baik.

"Agar indonesia ini tidak terlalu politik, bagaimana pun kita wajib memelihara situasi yang baik bagi semua orang," katanya.

Presiden, kata Daniel, meminta agar masyarakat menyerahkan penanganan perkara korupsi kepada penegak hukum. Termasuk hal-hal yang disampaikan Anas.

"Pak Presiden sebaiknya tidak direpotkan, tidak direcoki, apalagi dibuat galau untuk hal-hal yang tidak perlu, yang membuat tugas-tugasnya sebagai kepala negara terganggu," ucap Daniel.

SBY, ucapnya, yakin kalau nantinya fakta akan terungkap dengan benar. "Sebaiknya, semua dari kita, termasuk media, dapat dengan cermat membedakan mana kisah, mana berita. Biar proses hukum itu menjadikannya sebagai fakta hukum," katanya.
Reporter : Esthi Maharani
Redaktur : Mansyur Faqih
Nur Aminudin
STMIK Pringsewu

Read more »

Pendidikan Kader Ulama Masih Minim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah dinilai lambat melakukan pengkaderan ulama. Padahal, Indonesia menjadi negara mayoritas muslim di dunia. Hal ini dinilai sangat berdampak pada pendidikan Islam di dalam negeri.

Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustaz Bactiar Natsir mengingatkan, pihak yang bertanggungjawab untuk mencetak ulama yang berkualitas adalah Kementerian Agama dan Majelis Mujahidin Indonesia.

Namun, dua lembaga itu seolah tutup mata pada sistem pendidikan ulama di Indonesia. Salah satu faktor yang dirasakan kurang dalam pengkaderan ulama adalah fasilitas infrastruktur dan penelitian.

Ini berbeda dengan di Malaysia. Pemerintah Malaysia benar-benar memberi ruang gerak yang luas bagi perkembangan keilmuan agama. Berbagai penelitian oleh ulama menjadi prioritas bagi pemerintah. Selain itu, ulama disejahterakan untuk menjalankan fungsinya yang sangat dihormati. "Kementerian Agama kurang memberi fasilitas infrastruktur dan penelitian, pesantren kehilangan fungsi pembelajaran agama yang berkualitas," kata Ustaz Bachtiar Natsir pada Republika, Kamis (28/2).

Lebih parahnya lagi, kata pimpinan Ar-Rahman Quranic Learning (AQL) center ini, MUI justru kehilangan karisma di depan masyarakat. Peran ulama sangat dikerdilkan. ''Bahkan fatwa ulama hanya dianggap logika yang tidak mengikat,'' jelas Ustaz Bachtiar Nasir prihatin.

Menurut pakar Tadabbur Alquran ini, harus muncul sosok ulama yang mampu merapatkan barisan seluruh ulama. Agar peran strategis ulama kembali ada. Budaya Islam yang sangat mencintai ilmu kembali tumbuh untuk generasi penerus bangsa.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nur Syam mengatakan, saat ini fokus pemerintah bukan pada pendidikan ulama. Pemerintah masih disibukkan menyebarluaskan pendidikan dasar dan menengah.

Juga untuk memerluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Akibatnya, dana yang ada di pemerintah sebagian besar untuk membiayai program itu. "Jangankan ulama, Perguruan Tinggi kita masih compang-camping," kata Nur Syam menjelaskan.

Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan untuk mengembangkan akses seperti asrama, fasilitas santri maupun kelas-kelas baru. Pendidikan ulama memang sangat penting, kata dia, namun saat ini memang belum menjadi prioritas.

Pengkaderan ulama lebih diarahkan melalui pengembangan pesantren dan adanya Perguruan Tinggi. Selain itu, pemerintah juga membuat program Ma'had Ali untuk peningkatan kualitas ulama.
n
Reporter : agus raharjo
Redaktur : Damanhuri Zuhri
Nur Aminudin
STMIK Pringsewu

Read more »